Selamat Datang Di Website Pengadilan Agama Koto Baru

Sesuai dengan amanat Ketua Mahkamah Agung R.I. dan dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat luas terhadap ketersediaan akses lembaga peradilan yang terbuka dan transparan.

Pelayanan Satu Pintu (PTSP)

Video yang berisi tentang prosedur pendaftaran perkara, proses persidangan dan tahap penyelesaian perkara. Video ini dapat memberikan gambaran singkat tentang tata cara berpekara di Pengadilan Agama Koto Baru

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

E-Court Mahkamah Agung

adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara Secara Online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukkan dengan saluran elektronik.

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Written by Super User on . Hits: 3490

 Survei Pelayanan Publik PA KOTO BARU

 

 

Link :  SI SURTI (SISTEM SURVEI TERINTEGRASI), KLIK DISINI

 

A. SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)

 

Dasar dari penyusunan SPKP adalah peraturan perundangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
  4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk melihat laporan silahkan klik pada tabel berikut:

 

No. Jenis Laporan Tahun Download
1 Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV 2022 Download
2 Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan I 2023 Download
3 Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan II 2023 Download
4 Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan III 2023 Download
5 Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan IV 2023 Download
6 Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I 2024 Download
7 Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan I 2024 Download
8 Survei Kepuasan Masyarakat Pekan Survei 2024 Download
9 Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Pekan Survei 2024 Download
10 Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II 2024 Download
11 Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan II 2024 Download
12 Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan III 2024 Download
13 Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan IV 2024 Download
14 Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I 2025 Download
15 Pekan Survei Kepuasan Masyarakat  8 April - 25 April 2025 Download
16 Pekan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan 8 April - 25 April 2025 Download

 

B. Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Dasar dari penyusunan IPK adalah peraturan perundangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
  7. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

 Untuk melihat laporan silahkan klik pada tabel berikut:

 

No. Jenis Laporan Tahun Download
1 Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV 2022 Download
2 Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I 2023 Download
3 Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II 2023 Download
4 Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan III 2023 Download
5 Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV 2023 Download
6 Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I 2024 Download
7 Survei Persepsi Anti Korupsi Pekan Survei 2024 Download
8 Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II 2024 Download
9 Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan III 2024 Download
10 Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV 2024 Download
11 Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I 2025 Download
12 Pekan Survei Persepsi Anti Korupsi 8 April - 25 April 2025 Download

 

 

 

 

 

 

Statistik Perkara

Realisasi Perkara Diterima Realisasi Perkara Diputus

Realisasi Perkara Diterima

Realisasi Perkara Diputus

Lokasi Kantor

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Koto Baru

Jalan Lintas Solok-Padang, KM.18, Pasar Usang Koto Gadang Guguak

Kec. Gunung Talang, Kab. Solok, Kode Pos: 27365

Telp: 0755-31124

Fax: 0755-31046

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FB

YT

IG

TW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisasi Perkara Diterima Realisasi Perkara Diputus

Realisasi Perkara Diterima

Realisasi Perkara Diputus

LION atuk PTSP keliling Kompensasi SIMANIH Siringkas

.

LION

LION

.

atuk

.

PTSP keliling

Kompensasi

Kompensasi

SIMANIH

Siringkas

ZONA INTEGRITAS
01 / 01

ZONA INTEGRITAS